Teori Politik Kekuasaan Niccolo Machiavelli

teori politik kekuasaan Niccolo Machiavelli dapat dilihat sebagai penanda transisi dari dunia kuno ke modern yang sangat kontroversi. Melalui karyanya yang berjudul The Prince tahun 1513 ia sering dituduh gurunya kejahatan karena nasehat-nasehatnya yang amoral.

Isi dari teori Machaivelli ( Skinner,1985:4) sebagai berikut.

#Untuk melakukannya, seorang penguasa yang bijak hendaknya mengikuti jalur yang dikedepankan berdasarkan kebutuhan, kejayaan, dan kebaikan Negara. Hanya memadukan machismo semangat keprajuritan, dan pertimbangan politik, seorang penguasa barulah dapat memenuhi kewajiban kepada Negara mencapai keabadian sejarah.

Penguasa bijak hendaknya memiliki hal-hal sebagai berikut

1) Sebuah kemampuan untuk menjadi baik sekaligus buruk, baik dicintai maupun di benci

2) Watak-watak, seperti ketegasaan, kekejaman,kemandirian, disiplin, dan control diri.

3) Sebuah reputasi menyangkut kemurahan hati,pengampunan, dapat dipercaya dan tulus.

#Seorang pangeran harus berani untuk melakukan apapun yang diperlukan, betapa pun tampak tercela karena rakyat pada akhirnya hanya peduli dengan hasilnya, yaitu kebaikan Negara 

Untuk mencapai sukses, seorang penguasa harus dikelilingi dengan menteri-menteri yang mampu dan setia, Machiavelli memperingatkan penguasa agar menjauhkan diri dari penjilat dan minta pendapat apa yang layak dilakukan. seorang penguasa yang cermat tidak harus memegang kepercayaannya jika pekerjaan itu berlawanan dengan kepentingannya.

“…Dia menambahkan, “Karena tidak ada dasar resmi yang menyalahkan seorang Penguasa yang minta maaf karena dia tidak memenuhi janjinya,” karena “… manusia itu begitu sederhana dan mudah mematuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukannya saat itu, dan bahwa seorang yang menipu selalu akan menemukan orang yang mengijinkan dirinya ditipu.”

Tidak seperti pemikir Abad Pertengahan, Machiavelli melihat kekuasaan sebagai tujuan itu sendiri. Ia menyangkal asumsi bahwa kekuasaan adalah alat atau instrumen belaka untuk mempertahankan nilai-nilai moralitas, etika atau agama. Bagi Machiavelli segala kebajikan, agama, moralitas justru harus dijadikan alat untuk memperoleh dan memperbesar kekuasaan. Bukan sebaliknya. Jadi kekuasaan haruslah diperoleh, digunakan, dan dipertahankan semata-mata demi kekuasaan itu sendiri. Dengan pandangannya itu, Machiavelli menolak tegas doktrin Aquinas tentang gambaran penguasa yang baik. Aquinas dalam karyanya The Government of Princes berpendapat bahwa penguasa yang baik harus menghindari godaan kejayaan dan kekayaan-kekayaan duniawi agar memperoleh ganjaran syurgawi kelak. Bagi Machiavelli justru terbalik, penguasa yang baik harus berusaha mengejar kekayaan dan kejayaan karena keduanya merupakan nasib mujur yang dimiliki seorang penguasa.

Bagi Machiavelli kekuasaan adalah raison d’etre negara (state). Negara juga merupakan simbolisasi tertinggi kekuasaan politik yang sifatnya mencakup semua (all embracing) dan mutlak. Bertolak dari pandangan-pandangan Machiavelli di atas beberapa sarjana berpendapat bahwa Machiavelli memiliki obsesi terhadap negara kekuasaan (maachstaat) dimana yang kedaulatan tertinggi terletak pada kekuasaan penguasa dan bukan rakyat dan prinsip-prinsip hukum.

Dalam kaitannya dengan kekuasaan seorang penguasa, Machiavelli membahas perebutan kekuasaan (kerajaan). Bila seorang penguasa berhasil merebut suatu kerajaan maka ada cara memerintah dan mempertahankan negara yang baru saja direbut itu.

1. Memusnahkannya sama sekali dengan membumihanguskan negara dan membunuh seluruh keluarga penguasa lama. Tidak boleh ada yang tersisa dari keluarga penguasa lama sebab hal itu akan menimbulkan benih-benih ancaman terhadap penguasa baru suatu saat kelak.

2. Dengan melakukan kolobisasi, mendirikan pemukiman-pemukiman baru dan menempatkan sejumlah besar pasukan infantri di wilayah koloni serta menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga terdekat. Cara kolonisasi pernah dilakukan bangsa Romawi.

Dari kedua cara itu menurut Machiavelli cara pertama adalah cara yang paling efektif meski bertentangan dengan aturan moralitas.

Dalam The Prince, Machiavelli juga menguraikan bahwa mereka yang menjadi penguasa lewat cara-cara keji, kejam, dan jahat tidaklah dapat disebut memperoleh kekuasaan berdasarkan kebajikan (virtue) dan nasib baik (fortune). Cara itu seperti dipraktekkan Agathocles yang membunuh secara biadab senator Syarcuse demi menduduki tahta kekuasaan, memang bisa menjadikan mereka penguasa negara. Tetapi kata Machiavelli penguasa itu tidak akan dihormati dan dipuja sebagai pahlawan. Apalagi setelah berkuasa ia menjadikan kekerasan, kekejaman dan perbuatan keji lainnya sebagai bagian dari kehidupan politik sehari-hari. Machiavelli menyimpulkan bahwa cara-cara itu hanya akan menjadikan sang penguasa berkuasa tetapi tidak menjadikannya terhormat, pahlawan atau orang besar.

Machiavelli menyarankan kalaupun seorang penguasa boleh melakukan kekejaman dan menggunakan “cara binatang” hendaknya dilakukan tidak terlalu sering. Setelah melakukan tindakan itu, ia harus bisa mencari simpati dan dukungan rakyatnya dan selalu berjuang demi kebahagiaan mereka. Dia juga harus berusaha agar selalu membuat rakyat tergantung kepadanya. Kearifan dan kasih sayang terhadap rakyat, kata Machiavelli , akan bisa meredam kemungkinan timbulnya pembangkangan. Penguasa yang dicintai rakyatnya tidak perlu takut terhadap pembangkangan sosial. Inilah menurut Machiavelli usaha yang paling penting yang harus dilakukan seorang penguasa.