Machiavelli yang pertama kali mendiskusikan fenomena sosial politik
tanpa merujuk pada sumber-sumber etis ataupun hukum. Inilah pendekatan
pertama yang bersifat murni scientific terhadap politik. Bagi
Machiavelli, politik hanya berkaitan dengan satu hal semata, yaitu
memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal lainnya, seperti agama dan
moralitas, yang selama ini dikaitkan dengan politik sesungguhnya tidak
memiliki hubungan mendasar dengan politik, kecuali bahwa agama dan moral
tersebut membantu untuk mendapat dan mempertahankan politik. Keahlian
yang dibutuhkan untuk mendapat dan melestarikan kekuasaan adalah
perhitungan. Seorang politikus mengetahui dengan benar apa yang harus
dilakukan atau apa yang harus dikatakan dalam setiap situasi.
Machiavelli mengakui bahwa hukum yang baik dan tentara yang baik
merupakan dasar bagi suatu tatatan sistem politik yang baik. Namun
karena paksaan dapat menciptakan legalitas, maka dia menitikberatkan
perhatian pada paksaan. Karena tidak akan ada hukum yang baik tanpa
senjata yang baik, maka Machiavelli hanya akan membicarakan masalah
senjata. Dengan kata lain, hukum secara keseluruhan bersandar pada
ancaman kekuatan yang memaksa. Otoritas merupakan hal yang tidak mungkin
jika terlepas dari kekuasaan untuk memaksa. Oleh karena itu,
Machiavelli menyimpulkan bahwa ketakutan selalu tepat digunakan, seperti
halnya kekerasan yang secara efektif dapat mengontrol legalitas.
Seseorang akan patuh hanya karena takut terhadap suatu konsekuensi, baik
kehilangan kehidupan atau kepemilikan. Argumentasi Machiavelli
dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa politik secara keseluruhan dapat
didefinisikan sebagai supremasi kekuasaan memaksa. Otoritas adalah suatu
hak untuk memerintah.
Dalam the Prince digambarkan cara-cara agar seorang individu dapat
memperoleh dan mempertahankan kekuasaan negara. Situasi sosial dan
politik dalam buku tersebut dilukiskan dalam kondisi yang sangat tidak
dapat diprediksi dan mudah berubah. Hanya orang hebat dengan pikiran
penuh perhitungan yang dapat menaklukkan kondisi sosial politik
tersebut. Penolakan Machiavelli terhadap penghakiman etis dalam politik
mengakibatkan pemikirannya disebut sebagai pemikiran renaisance yang
anti-Christ.
Citra Machiavelli yang menentang kekuasaan gereja juga terlihat dalam
buku the Discourse yang secara jelas menyatakan bahwa bahwa
Kristianitas konvensional melemahkan manusia dari kekuatan yang
diperlukan untuk menjadi masyarakat sipil yang aktif. Dalam the Prince
juga terdapat penghinaan, disamping penghormatan, terhadap kondisi
gereja dan kepausan pada saat itu. Pandangan-pandangan Machiavelli
mengakibatkan beberapa penulis seperti Sullivan (1996) dan Anthony Parel
(1992) berpendapat bahwa Machiavelli adalah penganut agama pagan
seperti masyarakat Romawi kuno.
Untuk memahami pemikiran Machiavelli, negara tidak boleh dipikirkan
dalam kaca mata etis, tetapi dengan kaca mata medis. Pada saat itu,
Italia sedang menderita dan menyedihkan, sedangkan Florentine dalam
bahaya besar. Untuk itu negara harus dibuat menjadi kuat bukan dengan
pendekatan etis tetapi medis. Rakyat yang berkhianat harus diamputasi
sebelum menginfeksi seluruh negara (seditious people should be amputated
before they infect the whole state). Machiavelli melihat politik
seperti kondisi medan perang yang harus ditaklukkan.
Nilai (virtú), dalam bahasa Machiavelli dipahami sebagai individu
yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan keinginannya dalam situasi
sosial yang berubah melalui kehendak yang kuat, kekuatan, serta
perhitungan dan strategi yang brilliant. Bahkan, untuk mendapatkan cinta
seorang perempuan (Fortune), seorang raja yang idela tidak meminta atau
memohon, tetapi mengambilnya secara fisik dan melakukan apapun yang dia
mau. Skandal tersebut melambangkan potensi manusia yang sangat kuat di
lapangan politik.
Virtú, dalam konsepsi Machiavelli adalah kualitas personal yang
dibutuhkan oleh seorang raja untuk mengelola negaranya dan meningkatkan
kekuasaannya. Raja harus memiliki kualitas virtú yang paling tinggi,
bahkan jika dibutuhkan untuk dapat bertindak sangat jahat. Untuk dapat
menjadi seseorang yang memiliki kualitas virtú, raja harus bersifat
fleksibel (flexible disposition). Orang yang sesuai untuk memegang
kekuasaan menurut Machiavelli adalah seseorang yang dapat melakukan
berbagai tindakan dari yang baik hingga yang buruk. Oleh karena itu,
yang dimaksud dengan Virtú adalah segala hal yang terkait dengan
kekuasaan. Penguasa Virtú dituntut untuk memiliki kompetensi menjalankan
kekuasaan. Memiliki Virtú berarti memiliki kemampuan atas segala aturan
yang terkait dengan menjalankan kekuasaan secara efektif. Virtú adalah
kekuasaan politik.
Konsepsi lain yang menghubungkan antara Virtú dengan pelaksanaan
kekuasaan yang efektif adalah Fortuna. Fortuna adalah musuh dari tatanan
politik, merupakan ancaman bagi keselamatan dan keamanan negara.
Penggunaan konsep fortuna ini menimbulkan banyak perdebatan. Secara
konvensional, fortuna diartikan sebagai keramahan, sesuatu yang lunak
dan tidak berbahaya, tetapi juga sifat ketuhanan yang berubah-ubah
sebagai sumber dari kebaikan sekaligus keburukan manusia. Sedangkan
Machiavelli mengartikan fortuna sebagai kedengkian dan sumber
kesengsaraan manusia yang tidak dapat ditoleransi (uncomprommising fount
of human misery), penderitaan, dan musibah. Jika fortuna menentukan
kemajuan yang dicapai umat manusia, maka tidak ada seorangpun yang dapat
bertindak secara efektif berhadapan dengan ketuhanan.
Dia menggambarkan fortuna menyerupai “satu dari sungai kita yang
merusak, yang pada saat marah akan mengubah daratan menjadi danau,
meruntuhkan pohon dan bangunan, mengambil dunia dari satu titik dan
meletakkannya pada titik lain; semua orang melarikan diri sebelum
banjir; semua orang marah dan tidak ada yang dapat menolak” (one of our
destructive rivers which, when it is angry, turn the plains into lakes,
throws down the trees and buildings, takes earth from one spot, puts it
in another; everyone flees before the flood; everyone yields to its fury
and nowhere can repel it). Kemarahan dan musibah tersebut tidak berarti
berada di luar kekuasaan manusia. Sebelum hujan tiba, masih mungkin
untuk melakukan sesuatu untuk mengalihkan atau mengubah konsekuensinya.
Gambaran tersebut dikemukanan oleh Machiavelli untuk menyatakan bahwa
fortuna dapat diatasi oleh manusia, namun harus dengan persiapan dengan
Virtú dan kebijakan.
Kesuksesan politik bergantung kepada apresiasi berjalannya fortuna.
Pengalaman Machiavelli mengajarkan bahwa adalah lebih baik bergerak
cepat (impetuous) dari pada berhati-hati, karena fortuna adalah seorang
perempuan dan diperlukan untuk menempatkannya di bawah kita, mengacaukan
dan menganiayanya. Dengan kata lain, fortuna menuntut respon kekerasan
dari mereka yang hendak mengontrolnya.
Jika buku the Prince banyak menimbulkan perdebatan, maka tidak
demikian halnya dengan buku the Discourses on the Ten Books of Titus
Livy yang oleh banyak ahli dipandang mewakili komitmen dan kepercayaan
politik pribadi Machiavelli, khususnya terhadap republik. Dalam semua
karyanya, secara konsisten Machiavelli membagi tatanan kehidupan sipil
dan politik menjadi yang bersifat minimal dan yang penuh yang
memengaruhi pencapaian kehidupan bersama.
Tatanan konstitusional yang minimal adalah di mana subyek hidup
dengan aman (vivere sicuro), diatur oleh pemerintah yang kuat yang
senantiasa mengawasi perkembangan bangsawan dan rakyatnya, namun
diimbangi dengan mekanisme hukum dan institusional lainnya. Sedangkan
tatanan konstitusional yang penuh, tujuan tatanan politik adalah untuk
kebebasan masyarakat (vivere libero) yang diciptakan secara aktif oleh
partisipasi dan interaksi antara kaum bangsawan dan rakyat.
Selama kariernya sebagai sekretaris dan diplomat pada Republik
Florentine, Machiavelli mendapatkan pengalaman di lingkungan inti
pemerintahan Perancis yang menurut pandangannya adalah model
konstitusional minimal (the “secure” [but not free] polity). Machiavelli
melihat kerajaan Perancis dan Rajanya memiliki dedikasi terhadap hukum.
Dia menyatakan bahwa kerajaan Perancis merupakan kerajaan yang pada
saat itu paling baik pengaturan hukumnya. Raja Perancis dan para
bangsawan yang berkuasa dikontrol oleh aturan hukum yang dilaksanakan
oleh otoritas independen dari parlemen. Oleh karena itu, kesempatan
adanya tindakan tirani yang tak terkendali dapat dieliminasi.
Bagaimanapun bagusnya penataan dan kepatuhan hukum dalam rezim yang
demikian, menurut pandangan Machiavelli tidak sesuai dengan vivere
libero. Sepanjang terdapat kehendak publik untuk mendapatkan
kebebasannya, raja yang tidak dapat memenuhinya harus meneliti apa yang
dapat membuat mereka menjadi bebas. Dia menyimpulkan bahwa beberapa
individu menginginkan kebebasan hanya untuk dapat memerintah yang lain.
Sebaliknya, sebagian besar mayoritas rakyat mengalami kebingungan antara
kebebasan dan keamanan, membayangkan bahwa keduanya adalah identik.
Namun ada juga yang menginginkan kebebasan untuk tujuan hidup dengan
aman (vivere sicuro).Machiavelli kemudian menyatakan bahwa rakyat hidup
dengan aman (vivere sicuro) tanpa alasan lain dibanding dengan rajanya
yang terikat hukum guna memberikan keamanan bagi seluruh rakyat.
Karakter kepatuhan terhadap hukum dari rezim Perancis adalah untuk
memastikan keamanan, namun keamanan tersebut jika diperlukan tidak boleh
dicampurkan dengan kebebasan. Inilah batasan dari aturan dari monarkhi,
bahkan untuk kerajaan yang paling baik, tidak akan dapat menjamin
rakyatnya dapat diperintah dengan tenang dan tertib
Tidak ada komentar:
Posting Komentar